Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) Abdullah Azwar Anas punya konsep kebijakan ekonomi kerakyatan menggabungkan pertanian dengan industri. Dua sektor ini berkembang secara bersamaan untuk mengejar pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi antaralain mendorong pertanian Buah Naga Merah yang bersinergi dengan perusahaan ritel Carrefour.

"Sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan pemerataan di Banyuwangi mulai tumbuh adalah adanya upaya untuk memadukan antara pertanian dengan industri besar, contoh, adalah Buah Naga Merah dengan Carrefour," ungkapnya saat berbincang dengan detikFinance di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (17/4/2014)

Sinergi ini sudah berjalan hampir selama 1 tahun. Dampaknya petani Banyuwangi sangat diuntungkan. Sebab, dari yang sebelumnya harga buah naga Rp 9.000/Kg, saat ini sudah menjadi Rp 13.000/Kg.

"Dulu sebelum diambil sama Carrefour, petani itu hanya jual sekitar Rp 9.000/kg, sekarang setelah difasilitasi dengan Carrefour di Jakarta, mereka bisa menjual dengan 13.000/kg," katanya.

Menurutnya ini membuat petani bergairah dalam meningkatkan produksinya. Apalagi mengingat buah tersebut cukup banyak diminati, namun tidak banyak daerah yang mampu memproduksinya.

Satu koperasi di Banyuwangi mampu memasok buah naga dengan kapasitas dua truk per bulan dan akan terus meningkat. "Itu ada dua truk. Ini harapan kita ke depan terus meningkat," ujarnya.

Azwar mengakui permasalahan petani, tidak hanya pada sisi produksi tapi juga pemasaran. Sehingga percuma bila produksi terus ditingkatkan, namun distribusi pemasarannya tidak berjalan. Sehingga butuh fungsi pemerintah daerah yang mampu menghubungkan antara petani dengan industri.

"Jadi problemnya petani kan bukan cuma mendorong produksinya bagus, tapi bagaimana petani bisa memiliki koneksi pemasaran yang cukup," pungkasnya.

Sumber : Detik Finance

Untuk meningkatkan pengembangan daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah, Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pelatihan dan pembinaan, tetapi mulai serius menggarap peningkatan standardisasi.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kemenperin Euis Saedah mengatakan untuk meningkatkan mutu dan standar para IKM tersebut, pihaknya telah meningkatkan anggaran hingga dua kali lipat menjadi Rp5,4 miliar pada tahun ini.
"Anggaran ini perlu ditingkatkan hingga dua kali lipat karena trend nya lebih diarahkan pada mutu dan standar. Ketika pelaku usaha semakin banyak, pelatihan serta pembinaan sudah dilakukan, kini mulai diperhatikan standarnya karena ke depan akan sulit bersaing kalau dari segi standar masih tidak terjaga," ucapnya ketika ditemui di ruang kerja, Kamis (3/4/2014).
Sebab, menurutnya, pelaku IKM juga harus dapat merespon tuntutan persaingan melalui peningkatan standard dan kualitas produk. Memang, diakui olehnya dari segi jumlah, IKM yang sudah menerapkan standar sesuai aturan masih minim.
Pemerintah memang tidak bisa langsung menerapkan standar pada saat pelaku usaha tidak siap. Oleh karena itulah, beberapa tahun sebelumnya, pemberian fasilitas kepada IKM lebih diarahkan untuk pelatihan atau pembinaan.
"Kalau kita langsung masuk ke standar, takutnya akan sulit, yang penting di bina dulu. Setelah mereka ramai dan mulai memahami dunia kewirausahaan baru diarahkan menerapkan standar agar lebih berdaya saing," ujarnya.
Menurutnya, standarisasi tersebut tidak hanya terkait pada SNI saja, tetapi juga standard an sertifikasi untuk produk kayu, makanan halal, manufacturing, hingga hak kekayaan intelektual (HAKI).
Adapun, alokasinya akan berbeda setiap tahun, ada saat dimana anggaran untuk HAKI, atau untuk makanan menjadi lebih besar. Namun, sambungnya, untuk tahun ini tampaknya pemerintah akan lebih memprioritaskan anggaran peningkatan mutu dan kualitas makanan disamping untuk SNI-SNI wajib seperti helm, mainan anak, dan pakaian.

Sumber : bisnis.com | 2014-04-14 

Forum Asia Pacific Economic Cooperation sepakat mengangkat program yang dimiliki lima negara Asia dijadikan sebagai agenda peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di seluruh negara anggotanya.

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, mengemukakan, kesepakatan itu ditetapkan pada Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2014 di Taichung, Taiwan (24-28 Maret  2014).

"Program tersebut sudah eksis di lima negara dan ke depan dijadikan sebagai agenda APEC. Intinya berisi agenda untuk memperkuat eksistensi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) negara-negara anggota APEC,” katanya kepada Bisnis, Kamis (3/4/2014).

Kelima negara yang memiliki program peningkatan kapasitas UMKM melalui berbagai sisi adalah Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan China. Setiap program dari kelima negara itu memiliki keunggulan tersendiri.

Misalnya, kata dia, Korea Selatan menggunakan program one stopped clinic program for SME’s. Taiwan memperkuat UMKM-nya dengan credit guarantee mechanisms for promoting SME financial inclusion.

Berikutnya Jepang menggunakan improving SME’s access to financing and management by utilizing the general accounting standard for SME’s, dan Hong Kong bersama China memperkenalkan program approach in promoting high growth entrepreneurship.

Setiap program itu berhasil membawa kesuksesan bagi UMKM di setiap negara terkait, sedangkan keputusan penting lainnya dari sidang tersebut (Indonesia dengan predikat sebagai champion key performances indicators (KPls), mengusulkan agar ke depan ditetapan menjadi New KPls, dan sidang menerima usulan itu.

”Konsep ini dijadikan sebagai sarana meningkatkan kesadaran dan ketersediaan para ekonomi APEC terhadap sumberdaya finansial untuk usaha mikro ke modal ventura. Ini dimaksudkan untuk memperkuat akses pembiayaan UKMKM,” papar Meliadi.

Sumber : bisnis.com | 2014-04-14 

Pemprov Jawa Tengah mendorong ruang gerak pemasaran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) masuk ke pasar modern memenuhi standar ketentuan 80% sesuai peraturan Menteri Perdagangan nomor 70/2013.

Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko menuturkan saatnya wilayah 35 kabupaten/kota saatnya memberi batasan terhadap pertumbuhan toko modern dan menggerakkan kembali perekonomian sektor UMKM dan pasar tradisional.
"Produk lokal lewat UMKM perlu diberi ruang gerak, di sisi lain ada peraturan Mendag yang mengharuskan toko modern menjual 80% produk lokal, itu perlu didukung juga," jelasnya, Rabu (2/4/2014).
Peraturan tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut menyantumkan kewajiban menjual 80% produk lokal dan 20% impor.
Menurut Heru, ketentuan penjualan produk lokal di toko modern perlu gencar didukung. Pasalnya, produk lokal merupakan penjabaran dari produk UMKM yang kedepan diharapkan semakin berbenah untuk meraih pasar modern.
Untuk kelangsungan kinerja UMKM Jateng, Wagub meminta semua pihak bersinergi mendorong peningkatan produksi hingga pemasaran.
"Perlu kembali menggali sinergi pihak terkait seperti OJK, Perbankan, Dinas terkait dan pengusaha sehingga ada komitmen ikut berperan membangun perekonomian Jateng khususnya soal permodalan."

Sumber : bisnis.com | 2014-04-14 

Dua tim mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad menerima penghargaan Ashoka Young Changemakers 2013. Penghargaan tersebut diberikan untuk para pemuda pembuat perubahan di bidang wirausaha sosial (social enterprise).  Dua tim yang masing-masing terdiri dari tiga orang mahasiswa ini  terpilih berdasarkan program kewirausahaan sosial yang mereka buat.

Mereka adalah Panji Aziz Pratama, Fitri Ismail, dan M. Sampurna Jaya dengan program “Sahaja Consulting” serta Aditya Rahmat Gunawan, Fiki Hari Nugraha, dan Septiar Dwi Putra yang menggagas “Goal Futsal Academy”.

Sahaja Consulting sendiri merupakan sebuah wadah konsultasi bagi para remaja di Indonesia melalui media sosial Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger. Program ini telah berjalan sejak 2 September 2013 lalu. Pelayanan yang diberikan oleh Sahaja Consulting ini berbasis individu dan kelompok, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial.

Bertindak sebagai konsultan adalah Panji, Fitri, dan Sampurna. Ketiganya mengaku tertarik untuk membuka layanan konsultasi online karena selama ini belum banyak jasa konsultasi dengan memanfaatkan media sosial. Mereka menyasar konsumen dengan usia 11-24 tahun, yang biasanya memang pengguna aktif media sosial. Berbagai masalah klien pernah mereka tangani, seperti masalah terkait pendidikan, kesehatan, keluarga, persahabatan, hingga percintaan.

Sementara Goal Futsal Academy merupakan sebuah wadah latihan futsal bagi anak-anak kurang mampu dan mengalami pergaulan menyimpang di sekitar Jatinangor. Selain futsal, Goal futsal Academy juga memberikan fasilitas layanan bimbingan masa tumbuh kembang anak dengan metode group work. Hasil bimbingan tersebut, dilaporkan ke orang tua masing-masing di setiap bulannya.

(AH/Unpad.ac.id; sahajaid.blogspot.com; ycm-ashoka.blogspot.com)